The First ''sekilas mengenai Kasus Internasional''

KASUS INTERNASIONAL ACEH DALAM  SEJARAH HUBUNGAN ACEH DENGAN TURKI UTSMANI DI PENTAS POLITIK INTERNASIONAL

            Selama ini, kajian tentang sejarah hubungan Aceh-Turki jarang sekali ditemukan dalam buku-buku sejarah yang dipelajari baik di tingkat sekolah menengah maupun di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Sulit dibayangkan, mengapa sejarah yang begitu agung dalam percaturan dunia politik dan peradaban luput dari perhatian para pemimpin bangsa ini, hilang ditelan zaman; atau mungkin sengaja dihilangkan dari lembaran sejarah bangsa Indonesia agar Aceh tidak lagi menonjol seperti masa silam atau segera dilupakan orang tentang zaman keemasan dan perannya dalam perjuangan bangsa.

            Barangkali kinilah saatnya bagi kita untuk menelusuri kembali kisah lama tentang keperkasaan Aceh sebagai sebuah kerajaan yang pernah eksis di bumi Nusantara, yang dicatat dalam lembaran sejarah oleh para peneliti asing yang tidak bersikap apriori atau tendensius terhadap kemajuan, kejayaan, dan kontribusi Aceh kepada kelangsungan bangsa Indonesia. Bahkan, pada tataran dunia, Aceh pernah menjadi salah satu kerajaan di antara lima kerajaan besar di dunia. Maka, tidak salah kalau dalam forum seminar semacam ini, sejarah Aceh dan perannya dalam panggung politik internasional ditampilkan sebagai pembuka wawasan dan pembangkit semangat menuju masa depan. Karena keterbatasn ruang dan waktu, maka kajian ini dibatasi pada hubungan Aceh dan Turki Utsmani antara abad ke-16 dan 17.

Turki Utsmani: Khilafah yang Tangguh

            Pendiri dinasti ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam waktu sekitar tiga abad, mereka pindah ke Turkistan kemudian ke Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Karena tekanan serangan Mongol pada abad ke-13, kemudian mereka melarikan diri mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara-saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di Dataran Tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertoghrul,  mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka membina wilayah baru dan memilih kota Syukud sebagai ibukota.

            Setelah Ertoghrul meninggal dunia tahun 1289, kepemimpinan dilanjutkan oleh puteranya, Utsman. Putera Ertoghrul inilah yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Turki Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 dan 1326. Seterusnya, kerajaan Utsmani dipimpin secara turun temurun oleh keluarga besarnya, yang dikenal Padisyah al-Utsman. Dalam perjalanannya, kerajaan ini mengalami pasang surut, kemajuan dan kemunduran dengan tantangan tanpa henti. Namun, kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Utsmani berlangsung demikian cepat. Kemajuan penting mencakup bidang kemiliteran, pemerintahan (politik), bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan bidang keagamaan.

            Mengenai kekuatan militer kerajaan Utsmani mulai dibenahi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu pasukan tempur yang handal sudah terorganisasi sehingga strategi dan taktik tempur militer Utsmani berjalan tanpa hambatan berarti. Bahkan, pada tahap berikutnya, kerajaan Utsmani membentuk pasukan elit yang disebut pasukan Jenissari atau Inkisyariah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat signifikan dalam penaklukan negeri-negeri kafir (non-muslim). Selain itu, terdapat tentara atau militer handal, Thaujiah. Angkatan laut pun dibenahi dengan baik untuk memperlancar proses ekspansi Turki Utsmani. Pada abad ke-16 angkatan laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Utsmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Pada saat-saat kejayaan Turki Utsmani inilah, Kesultanan Aceh menjalin hubungan yang erat, dalam rangka melawan dominasi penjajah di kawasan Nusantara.

Aceh di Pentas Politik Internasional

            Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa pada abad ke-16 dan 17, Kesultanan Aceh Darussalam benar-benar menjadi pusat percaturan politik dan ekonomi yang meliputi kawasan Nusantara dan mancanegara, seperti Tiongkok, Korea, Amerika, Eropah, Timur Tengah, India, Afrika, dan Turki. Pada masa itu, Banda Aceh Darussalam sebagai kota yang sangat dinamis dengan berbagai aktivitas konstruktif yang tidak saja menyangkut politik dan ekonomi, tetapi juga peradaban (ilmu dan kebudayaan) dan militer. Aktivitas-aktivitas ini menjadi pusat perhatian negara-negara lain untuk berkunjung ke Aceh, dan bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Aceh.

            Untuk menangani kegiatan-kegiatan tersebut, menurut Mohammad Said, di Banda Aceh Darussalam dibentuk lembaga yang bernama Balai Badul Muluk yang dipimpin oleh seorang menteri yang bergelar Wazir Sultan Badlul Muluk. Pada tataran kenegaraan, Sultan Alaiddin Ali Mughaiyat Syah menyusun dasar-dasar politik luar negeri yang harus dijalankan oleh Balai Badul Muluk (Kementerian Luar Negeri), sebagai berikut:

1.         Tidak menggantungkan nasib, ekonomi, kepada luar negeri.

2.         Bersahabat erat dengan negara-negara Islam di Nusantara (Indonesia), India, Arab, Malaya, dan Turki.

3.         Selalu waspada terhadap negara-negara Barat yang mempunyai nafsu penjajahan; dan sebaliknya bersahabat dengan negara-negara yang ingin hidup damai.

4.         Bantuan luar negeri lebih diutamakan dalam bentuk tenaga ahli.

5.         Perluasan dakwah Islamiyah ke seluruh kepulauan Nusantara.

Dalam percaturan politik antar negara, Kerajaan Aceh Darussalam dapat dikatakan  sebagai suatu kekuatan nyata di rantau Asia Tenggara, baik politik, ekonomi maupun militer. Pada saat kekuatan imperialis Barat telah mematahkan kekuatan sebagian besar negara-negara Islam lain, pada saat itulah, yakni pada permulaan abad ke-16, lahirlah “Lima Besar Kerajaan Islam”yang menggalang kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan. Secara historis, tulis Wilfred Cantwell Smith dalam Islam in the Modern History, Kerajaan Aceh Darussalam termasuk dalam Lima Besar Kerajaan Islam di dunia, yaitu:

1.         Kerajaan Islam Turki Utsmani di Istanbul.

2.         Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara.

3.         Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah.

4.         Kerajaan Islam Mughal di India.

5.         Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara.

Sebagai salah satu dari Lima Besar Kerajaan Islam, Kerajaan Aceh Darussalam menjalankan politik luar negerinya dengan berpedoman pada empat macam diplomasi yang dianutnya:

1.         Diplomasi Kancil, kemudian dikenal dengan “tipee Aceh” (tipu Aceh) di dunia internasional.

2.         Diplomasi Meubison, yaitu “perkawinan agung” antar negara.

3.         Diplomasi Ekonomi, yaitu diplomasi yang didasarkan pada kekuatan ekonomi untuk mendapat pengaruh dan mencapai tujuan politik.

4.         Diplomasi Militer, yakni diplomasi dengan mengandalkan pada kekuatan senjata atau militer.

Keempat macam diplomasi ini dipergunakan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menjalankan lima pasal program politik luar negerinya, yaitu:

1.         Menguasai seluruh negeri dan pelabuhan yang berbatasan dengan Selat Malaka serta menetapkan terjaminnya wibawa atas negeri itu sehingga tidak mungkin terjadi “divide et impera” oleh negara asing.

2.         Menaklukkan Johor supaya tidak dapat lagi ditunggangi oleh Portugis dan Belanda.

3.         Menaklukkan negeri sebelah Timur Malaya, seperti Pahang dan Patani, yang merugikan pedagang Aceh.

4.         Mengalahkan Potugis dan merebut Malaka.

5.         Menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor dengan jalan memusatkan pelabuhan Samudra ke satu Pelabuhan Aceh dan mengadakan pengawasan secara intensif sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan.

Kelima kebijakan politik tersebut ditempuh untuk menghadapi bahaya agresi yang haus jajahan dari Portugis, Belanda, dan Inggris. Berdasarkan lima kebijakan inilah Sultan Iskandar Muda, kemudian, dapat memukul mundur Portugis yang bercokol di sepanjang Selat Malaka. Tentu saja, Sultan Iskandar Muda dalam menghadapi Portugis, Belanda, dan Inggris tidak sendiri, tetapi dibantu oleh negara-negara Islam pada masa itu, antar lain, Turki yang secara aktif menopang dalam bidang persenjataan dan kemiliteran.